Feeds:
Pos
Komentar

Di luar kegembiraan kolektif kita atas pilkada serentak 2018 yang berlangsung relatif aman dan damai, tak kurang dari 16 pasangan calon (paslon) harus bersaing melawan kotak kosong. Di Kota Makassar, kotak kosong diduga menang atas paslon tunggal. Mengapa fenomena pilkada kotak kosong meningkat? Apa dampaknya bagi demokrasi kita?
Lanjut Baca »

Iklan

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra akhirnya memberi mandat kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019. Publik semula berharap ada deklarasi pencapresan Prabowo, tetapi tampaknya hanya mandat partai kepada sang ketua umum. Mengapa? Apa problem Prabowo?
Lanjut Baca »

Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Bali akhirnya memutuskan mengusung kembali Joko Widodo sebagai calon presiden pada 2019. Istana semakin ramai dikunjungi para pesohor. Elite politik, media, dan lembaga survei pun sibuk mengutak-atik, siapa calon wakil presiden yang tepat bagi Jokowi?
Lanjut Baca »

Berlalu sudah momen ketika pengurus partai politik daerah berbondong-bondong ke Jakarta meminta “restu” dan rekomendasi dewan pimpinan pusat bagi pasangan calon (paslon) yang diusung dalam pilkada. Ada yang berhasil, tidak sedikit yang gigit jari. Gambar besar seperti apa yang kita tangkap dari fenomena Pilkada Serentak 2018.
Lanjut Baca »

Di luar perkiraan banyak pihak, Presiden Joko Widodo ternyata mempertahankan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam Kabinet Kerja. Jokowi bahkan melantik Idrus Markam sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawangsa yang maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Bulan madu Golkar-Jokowi?
Lanjut Baca »

Tahun 2018 dan 2019 secara populer sering disebut sebagai “tahun politik”. Momentum pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019 tampaknya menjadikan penyebutan tersebut seolah-olah benar adanya. Toh, tidak ada yang menggugat. Lalu, apa saja tantangan bangsa kita di tahun politik?
Lanjut Baca »

Buruk rupa cermin dibelah. Barangkali itulah perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan potret Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini. Betapa tidak, ketika publik mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi, DPR justru melayangkan hak angket. Ada apa dengan DPR?
Lanjut Baca »