Persoalan-persoalan besar dan krusial di balik pertanyaan-pertanyaan di atas tampaknya harus dipahami sebagai akar masalah di balik meningkatnya gelombang demontrasi, unjuk rasa, dan bahkan perlawanan berbagai elemen masyarakat terhadap negara akhir-akhir. Sangat jelas bahwa yang diperlukan rakyat kita bukan sekadar hak-hak politik dan kebebasan sipil, melainkan jauh lebih luas dan mendasar, yakni hak-hak dasar untuk dilindungi oleh negara, termasuk di dalamnya hak hidup layak, hak atas pekerjaan, hak atas jaminan sosial, hak memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda, dan seterusnya.

Meski semua hak itu sudah termuat lengkap dalam konstitusi kita, negara seolah-olah tak berdaya melindunginya. Dalam banyak konflik agraria sejak kasus Jenggawah, Jember, (1978) hingga Mesuji, Lampung, dan Bima, NTB (2011), akar persoalan pada dasarnya belum bergeser, yakni kegagalan negara melindungi dan menyantuni rakyat. Dalam era otoriter rejim Orde Baru, konflik Jenggawah bisa dianggap “wajar” karena penyelenggara negara yang dipimpin Soeharto bukan hanya tidak memiliki legitimasi dan mandat rakyat, tetapi juga berkuasa atas nama otoritarianisme itu sendiri.

Ironisnya, ketika demokrasi sudah direbut serta para pemimpin dan penyelenggara negara di pusat dan daerah telah dipilih secara langsung, negara seringkali tidak hadir membela dan melindungi hak-hak sosial dan ekonomi rakyat kita. Tidak jarang, negara, baik dalam wujud pemerintah, parlemen, dan aparat negara lainnya, justru melarikan diri dari tanggung jawab mereka. Sejak Jenggawah hingga Mesuji dan Bima, nasib dan status rakyat negeri ini tidak berubah. Sebagai pemilik sah atas Tanah Air, mereka dicurigai, diintimidasi, dan dikejar-kejar aparat negara yang bersekongkol dengan agen-agen jaringan kapitalisme global.

Kaum Penjahat

Gelombang unjuk rasa dan demonstrasi menuntut pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang kerap muncul belakangan ini tidak akan terjadi seandainya bangsa ini memiliki para pemimpin dan penyelenggara negara yang bertanggung jawab. Sehebat apa pun demokrasi yang kita bangun tak akan pernah ada artinya jika pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah hanya menghasilkan para penguasa kerdil, yang hanya berpikir picik untuk terus memperbesar perut buncit mereka. Apalagi sudah lazim diketahui, demokrasi tanpa kepemimpinan hampir pasti berbuahkan anarki di tingkat massa dan pemaksaan kehendak di tingkat elite.

Pengalaman lebih dari satu dekade praktik demokrasi pasca-rejim otoriter Orde Baru memperlihatkan tidak adanya upaya serius partai-partai politik melembagakan demokrasi yang berkepemimpinan. Parpol yang menjadi agen utama demokrasi kita sekadar melahirkan politisi yang siap untuk berkuasa dan memperkaya diri, tetapi tanpa moralitas dan tanggung jawab kepemimpinan. Akibatnya, seperti pernah disebut oleh Olle Tornguist, demokrasi formal memang terbentuk, tetapi secara substansi yang terjadi sesungguhnya adalah “demokrasi kaum penjahat” (dalam R. William Liddle, ed., 2001). Pada dasarnya sebagian mereka yang terpilih dalam pemilu dan pilkada adalah para penjahat yang berbaju sebagai “pemimpin” dan atau “wakil rakyat”.

Sinyalemen Tornguist yang dikutip Bill Lidlle, agak sulit dipungkiri jika kita melihat fenomena politik Tanah Air selama lebih dari 10 tahun terakhir. Di depan kamera televisi, mereka yang menyebut diri dan menepuk dada sebagai pemimpin dan wakil rakyat memang sangat berapi-api membela kepentingan rakyat. Dalam sidang-sidang terbuka parlemen, pimpinan eksekutif ataupun para wakil rakyat tampak berbusa-busa membela wong cilik. Akan tetapi di belakang layar, di kafe-kafe sosialita kota besar ataupun di lobi-lobi hotel berbintang, mereka mengkhianati konstitusi, bersekongkol dengan para pemodal, memperjualbelikan pasal suatu rancangan undang-undang, dan pada akhirnya menikam rakyat kita tepat di jantung kehidupannya.

Pemimpin Asyik Sendiri

Tentu saja benar bahwa negeri yang kaya sumberdaya alam ini membutuhkan para pemodal alias investor di berbagai bidang. Karena bagaimana pun investasi tak hanya merekam tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sumber pendapatan negara. Namun demikian, investasi yang malah menyengsarakan dan mengorbankan nasib rakyat jelas melanggar konstitusi dan tidak bermoral.

Karena itu persoalannya bukan pada keberadaan investasi, asing dan domestik, sebagai sumber gairah ekonomi dan denyut nadi pembangunan. Masalahnya lebih terletak pada ketidakmampuan para pengelola negeri ini mendesain format investasi yang tidak sekadar prorakyat, melainkan juga prokelangsungan bumi, air, ekosistem, dan segenap keragaman hayati yang dikandungnya. Investasi sebesar apa pun tidak ada artinya apabila tidak diabadikan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi kita.

Akumulasi salah urus negara dan pemerintahan seperti ini semestinya tidak berlarut-larut jika para pemimpin politik dan wakil rakyat tak hanya pintar mengumbar pidato, janji, dan retorika politik yang sama, tetapi juga cerdas dalam mencari, merumuskan, dan mengeksekusi solusi yang diperlukan agar gelombang protes tidak bermuara pada anarki sosial yang bisa saling menghancurkan.

Sudah waktunya para pemimpin politik dan wakil rakyat berhenti “asyik sendiri” mencari kiat dan siasat baru agar tetap bisa berkuasa pada pemilu berikutnya. Meski hal itu sah-sah belaka, percayalah, demokrasi yang kita raih tak ada artinya bila hanya memfasilitasi keleluasaan para agen kapitalisme global menguasai tanah rakyat dan akhirnya menyengsarakan mereka di Tanah Airnya sendiri.

(Dimuat dalam Kompas, 19 Januari 2012).

Sangat mencengangkan ketika layar kaca mempertontonkan perilaku brutal aparat kepolisian yang seharusnya melindungi rakyat justru begitu bernafsu hendak “menghabisinya”. Sebagai representasi negara, aparat kepolisian jelas bertindak melampaui batas karena menembaki massa yang tidak melawan dan bahkan tengah beristirahat karena kelelahan menduduki kawasan pelabuhan Sape sejak empat hari sebelumnya. Tampak jelas, rakyat yang menolak wilayah mereka sebagai area pertambangan diperlakukan sebagai musuh negara, suatu cara pandang yang dianut oleh rejim otoriter Orde Baru.

Sulit dipungkiri bahwa tindakan brutal dan sangat memalukan aparat negara yang digaji dari pajak rakyat ini berakar pada tidak adanya keberpihakan negara, baik di tingkat nasional maupun lokal, terhadap kepentingan rakyat kita. Komitmen para penyelenggara negara berhenti sebagai pidato dan retorika, serta dokumen visi dan misi yang dipersyaratkan secara administratif dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Usai pemilu dan pilkada, para pejabat publik terpilih yang memperoleh mandat rakyat, termasuk gubernur, bupati, dan walikota justru “berbisnis” ijin usaha dengan para pemodal yang sebagian besar mengorbankan hidup rakyat yang telah memilihnya.

Ideologi Pertumbuhan
Barangkali inilah risiko ketika orientasi dan tolok ukur keberhasilan negara semata-mata hanya bertumpu pada pencapaian stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, cara pandang yang telah kita tolak pada Orde Baru. Atas nama pertumbuhan ekonomi, juga atas nama otonomi daerah dan daya saing lokal, kawasan konservasi dan lahan pertanian yang sumber kehidupan rakyat diperjualbelikan kepada investor pertambangan. Para kepala daerah, termasuk di Lampung dan di Bima, hanya memikirkan keuntungan jangka pendek bagi diri pribadi mereka tanpa mempedulikan nasib rakyat dan kerusakan lingkungan alam serta ekosistem sebagai akibatnya.

Orientasi pertumbuhan ekonomi adalah produk dari penghambaan berlebihan terhadap rejim pasar bebas yang diusung oleh neo-liberalisme dalam era globalisasi dewasa ini. Tatkala sistem-sistem ekonomi kapitalis-liberal di Amerika Serikat dan Eropa tengah mengalami krisis dan bahkan menjemput kematiannya, para penyelenggara negara di negeri kita justru memilih berselingkuh dengan para kapitalis ketimbang mencari kiat cerdas mengelola sumberdaya ekonomi lokal tanpa mengorbankan kepentingan rakyat. Konstitusi kita tak hanya mengamanatkan kewajiban negara melindungi rakyat, tetapi juga keniscayaan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat.

Karena itu kasus Mesuji di Lampung serta Lambu dan Sape di Bima sebenarnya hanyalah dua contoh dari ratusan atau bahkan ribuan bara api konflik agraria yang potensial muncul di Tanah Air, jika tidak ada upaya serius negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengantisipasinya. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Idham Arsyad mencatat, sepanjang 2011 saja terjadi 163 konflik agraria yang menelan korban jiwa. Konflik yang sama dengan perilaku brutal serupa dari polisi ataupun tentara juga terus akan mewarnai kehidupan negeri ini bila aparat negara lebih cenderung menjadi “centeng” para investor ketimbang menjadi pelindung rakyat.

Kecewa Berat
Sistem demokrasi yang diraih pascarejim otoriter Orde Baru semestinya menjadi arena bagi setiap warga negara untuk mewujudkan kedaulatan mereka dalam kehidupan politik dan ekonomi. Namun alih-alih berdaulat, usai pemilu proses politik dan ekonomi sepenuhnya dikendalikan oleh berbagai kekuatan oligarkis berselubung partai, etnik, daerah, agama, dan golongan. Berbagai kekuatan oligarkis inilah yang akhirnya membajak dan akhirnya menikmati demokrasi. Ironisnya, para penyelenggara negara di pusat dan daerah lebih memilih bersekutu dengan para oligarkis yang dibiayai oleh kapitalis-investor ketimbang mengawal bangsa, memuliakan konstitusi, dan menjaga hati nurani rakyat kita.

Berbagai konflik agrarian seperti terjadi di Mesuji Lampung dan Lambu-Sape Bima semestinya tidak perlu terjadi jika para penyelenggara memiliki komitmen serius mengelola sumberdaya ekonomi lokal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kasus Kecamatan Lambu dan Kecamatan Sape, sangat wajar masyarakat menolak wilayah mereka menjadi areal pertambangan emas karena lokasinya merupakan sumber mata air yang menghidupi warga setempat sepanjang hayat. Bagi umumnya masyarakat kita, hutan, tanah, dan lahan pertanian adalah soal hidup-mati seluruh generasi pada setiap komunitas local.

Oleh karena itu yang justru tidak wajar adalah penerbitan ijin pertambangan yang potensial merampas hak hidup masyarakat setempat di atas nyawa ekonomi mereka sendiri. Dalam kasus Bima, masyarakat Kecamatan Lambu yang memblokade pelabuhan Sape tampaknya kecewa berat terhadap Bupati Bima Ferry Zulkarnain yang menerbitkan ijin pertambangan tanpa konsultasi dengan warga setempat. Apalagi, Lambu (dan juga Sape) adalah basis utama Bupati Ferry ketika memenangkan Pilkada Bima, baik pada 2005 maupun untuk kedua kalinya pada 2010. Pada Pilkada 2005, Ferry Zulkarnain-Usman AK meraih 52,3 persen di Lambu, sedangkan pada Pilikada 2010 Ferry yang berganti pasangan dengan Syafrudin M. Nur merebut 66,4 persen suara di kecamatan yang sama.

Kasus Bima (dan Mesuji) sekali lagi memperlihatkan betapa berisikonya kehidupan bangsa kita ketika para elite penyelenggara negara, di pusat dan daerah, lebih memilih bersekutu dengan para pemodal daripada rakyatnya sendiri. Pada tingkat yang ekstrim, kita tentu patut prihatin jika pada akhirnya negara menjadi monster dan predator bagi rakyatnya sendiri. Semoga tindak brutal aparat kepolisian menembaki pengunjuk rasa di Sape Bima bukan pertanda awal hadirnya negara yang berlaku sebagai predator bagi rakyatnya.
(Dimuat dalam Kompas, 5 Januari 2012).

Perlu digarisbawahi bahwa dinamika politik nasional pada 2011 yang sangat mungkin berlanjut pada 2012, dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, pola relasi politik yang berkembang di antara dua cabang utama kekuasaan, yakni Presiden di satu pihak, dan DPR yang berisi para politisi partai politik di lain pihak. Sekalipun masih banyak institusi dan lembaga negara lainnya yang turut menentukan dinamika politik Tanah Air, sulit dibantah bahwa berbagai isu politik dan kebijakan strategis akhirnya berujung pada cara Presiden dan parpol di DPR merespon dan mengelolanya.

Kedua, pola relasi Presiden dan DPR sendiri ditentukan oleh dinamika internal Sekretariat Gabungan Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah yang beranggotakan enam parpol, Partai Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB. Apabila muncul riak-riak konflik atau perpecahan dalam Setgab Koalisi, maka kemungkinan besar hal itu berimbas pola relasi antara Presiden dan DPR. Persoalannya, Golkar dan PKS yang menjadi “duri dalam daging” Setgab Koalisi sewaktu-waktu bisa menarik dukungan PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura menghadapi Presiden SBY dan Partai Demokrat beserta parpol-parpol yang relatif loyal dalam setgab, yakni PAN, PPP, dan PKB.

Dua Isu Besar
Paling kurang ada dua isu politik besar yang diduga mempertinggi memanasnya suhu politik 2012 mendatang yang berpengaruh pada dinamika politik nasional. Pertama, tarik-menarik kepentingan parpol terkait isu-isu krusial yang belum disepakati dalam revisi UU Pemilu yang dijadwalkan akan diselesaikan pada Maret atau April 2012. Hingga saat ini DPR gagal menyepakati empat isu krusial materi UU Pemilu, yakni (1) besaran presentase ambang batas parlemen (parliamentary threshold); (2) alokasi kursi per daerah pemilihan; (3) sistem pemilu; dan (4) cara atau teknik penghitungan suara.

Terkait ambang batas parlemen misalnya, sikap parpol dalam Setgab Koalisi terpolarisasi ke dalam beberapa kelompok. Golkar mengusulkan 5 persen, tiga parpol kecil, PAN, PPP, dan PKB menghendaki tidak ada perubahan (tetap 2,5 persen seperti Pemilu 2009), Demokrat usul 4 persen, sementara PKS antara 3 hingga 4 persen. Bagi parpol kecil, ambang batas parlemen adalah soal hidup-mati sebagai parpol pasca-Pemilu 2014, sehingga tidak ada toleransi jika kenaikan ambang batas melampaui angka 3 persen.
Kedua, tarik-menarik kepentingan parpol terkait penyelesaian skandal Bank Century yang menyedot dana talangan 6,7 triliun rupiah. Meski secara politik DPR telah “mempermalukan” pemerintah SBY melalui keputusan rapat paripurna hak angket Century pada awal 2010, beberapa parpol seperti Golkar, PKS, PDI-P, dan Hanura masih mempersoalkan tidak adanya itikad baik pemerintah menyelesaikannya secara tuntas. Sebagai kebijakan yang dinilai DPR bermasalah secara hukum, parpol-parpol tersebut masih menuntut kejelasan aliran dana Century.

Meski tidak ada yang baru dari hasil audit forensik atas skandal Century yang diserahkan BPK kepada DPR, namun perpanjangan tiga bulan masa kerja Tim Pengawas Century tentu memungkinkan parpol-parpol yang kecewa menghimpun amunisi politik baru, yakni mencoba menggulirkan penggunaan hak menyatakan pendapat. Secara matematis memang tidak mudah mewujudkan usulan hak menyatakan pendapat sebagai hak DPR mengingat prasyarat persetujuan atas penggunaan hak tersebut adalah dua-pertiga dari anggota DPR yang hadir. Namun jika kepentingan parpol kecil yang selama ini loyal kepada SBY tidak direspon oleh Partai Demokrat dalam soal ambang batas parlemen, hak menyatakan pendapat akan menjadi kartu truf PAN, PPP, dan PKB untuk tawar-menawar dengan pemerintah SBY.

Tantangan Setgab Koalisi
Setgab Koalisi semula dibentuk untuk memudahkan kompromi politik di antara enam parpol pendukung pemerintah, sehingga diharapkan memuluskan pengambilan keputusan di DPR. Namun sejauh ini, sejumlah rapat internal setgab gagal menyepakati isu-isu krusial RUU Pemilu. Dalam soal calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pun suara parpol yang tergabung dalam setgab bahkan terpecah belah, terutama antara Partai Demokrat dan Partai Golkar yang mengajukan paket berbeda. Jika paket Pimpinan KPK (Abraham Samad dkk) saat ini benar-benar lebih merupakan pilihan Golkar yang didukung PDI-P, tidak mustahil kasus Century bakal menjadi prioritas, sehingga kemudian berujung pada munculnya konflik baru di internal Setgab Koalisi.

ak-riak konflik internal Setgab Koalisi ini tampaknya akan terus berlanjut pada 2012 ketika dalam waktu dekat DPR harus memutuskan sikap politiknya atas empat isu krusial RUU Pemilu. Selain soal ambang batas parlemen, potensi konflik setgab bisa muncul dari masalah sistem pemilu, apakah proposional terbuka seperti Pemilu 2009 atau proporsional tertutup sebagaimana diusulkan PKS dan PKB yang saat ini mendapat dukungan PDI-P dari luar koalisi. Partai Golkar belakangan mewacanakan sistem campuran dengan skema 70 persen caleg dipilih melalui daftar terbuka sedangkan 30 persen ditentukan oleh pimpinan parpol melalui daftar tertutup.

Namun demikian, meski potensi konflik internal setgab yang berujung pada ketegangan relasi Presiden dan DPR cukup tinggi, seperti biasanya, pada dasarnya tidak adalah masalah politik yang tidak bisa diselesaikan. Karena itu, meningginya suhu politik pada 2012 hampir pasti akan diikuti pula oleh mengentalnya transaksi-transaksi politik, baik yang bersifat internal setgab maupun antara Presiden dan parpol di DPR.

Itu artinya, memasuki 2012, kita sebagai masyarakat harus siap-siap mengurut dada kembali atau merajut harapan baru kembali yang tak kunjung bisa digapai karena para elite dan politisi parpol hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Selamat Tahun Baru 2012.
(Dimuat dalam Seputar Indonesia, 2 Januari 2012).

Barangkali terlalu dini menghitung peluang nama-nama capres yang muncul secara publik akhir-akhir ini. Apalagi, seperti biasanya, umumnya partai politik baru akan mengumumkan secara resmi capres mereka beberapa saat menjelang pemilu. Namun munculnya nama capres lebih awal tentu perlu diapresiasi secara positif agar kelak masyarakat pada pemilu mendatang tidak telanjur membeli kucing dalam karung. Sekurang-kurangnya masyarakat berkesempatan mengecek dan menimbang rekam jejak mereka lebih awal, apakah benar-benar layak, atau sekadar hanya meramaikan bursa capres.

Dengan berakhirnya peluang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menjabat dua periode, dan kemungkinan absennya Megawati Soekarnoputeri sebagai capres mendatang, persaingan para calon bisa jadi lebih keras dibandingkan Pilpres 2009. Apalagi berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei, sejauh ini hamper tidak ada nama capres yang benar-benar menonjol, dalam arti unggul dalam beberapa hasil survei sekaligus. Tidak mengherankan jika capres tertentu yang unggul dalam suatu survei, ternyata memperoleh dukungan rendah di survei yang lain.

Capres Unggulan Parpol
Sejauh ini hanya ada dua nama capres yang kemungkinan besar bakal diusung oleh parpolnya masing-masing, yakni Aburizal Bakrie (Golkar) dan Prabowo Subianto (Partai Gerindra). Berbagai manuver Golkar, termasuk berbagai iklan layanan masyarakat, dalam beberapa waktu terakhir mengindikasikan begitu kuatnya keinginan pemilik kelompok usaha Bakrie sekaligus ketua umum partai beringin itu untuk menjadi calon RI-1 dalam Pemilu 2014. Meskipun nama mantan Wapres Jusuf Kalla sering juga disebut sebagai capres Golkar, tampaknya tidak mudah bagi mantan Ketua Umum Golkar 2004-2009 ini merebut tiket capres Golkar dari Aburizal.

Aburizal barangkali merupakan satu-satunya ketua umum parpol yang memiliki peluang paling besar sebagai capres resmi partainya. Soalnya, beberapa hasil survei publik mengindikasikan relatif tingginya tingkat elektabilitas Golkar dibandingkan misalnya, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Jika Golkar benar-benar unggul dalam pemilu mendatang, tentu tidak ada halangan bagi Ical menjadi capres 2014.

Peluang lolos sebagai capres resmi parpol juga dimiliki Prabowo Subianto. Unggul dalam jajak pendapat yang dilakukan lembaga Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Prabowo bahkan tidak mempunyai seorang pun pesaing dari internal partainya. Persoalan bagi Prabowo adalah bagaimana meningkatkan elektabilitas partai yang dipimpinnya dalam pemilu legislatif mendatang sebagai modal bagi Gerindra untuk mengusung dirinya sebagai capres. Masalahnya, sebagai parpol kedua terkecil sesudah Partai Hanura, Gerindra juga dihadapkan pada kemungkinan tereliminasi dari DPR jika persentase ambang batas parlemen ditingkatkan di atas 3 persen pada Pemilu 2014 mendatang.

Nasib PD Tanpa SBY
Berbeda dengan Golkar dan Gerindra, Partai Demokrat sebagai parpol terbesar Pemilu 2009 belum memiliki nama capres yang “mengerucut” seperti Aburizal dan Prabowo. Berbagai rumor dan gosip politik sudah banyak beredar, namun hanya Jafar Hafsah, Ketua Fraksi PD di DPR, yang berani menyebut nama-nama capres yang akan digadang PD, yakni Ani Yudhoyono. Anas Urbaningrum, Pramono Edhie Wibowo, dan Djoko Suyanto (Sindo, 7 November 2011). Tidak penting, apakah Jafar Hafsah mewakili suara partai atau tidak, yang jelas nama-nama itulah yang selama ini sering disebut.

Problem PD terkait capres tampaknya berakar pada tiga soal. Pertama, Presiden SBY sebagai ikon partai segitiga biru ini tak memiliki peluang lagi sebagai capres. Kedua, sebagai ikon sekaligus figur sentral partai, SBY tidak kunjung memberi “sinyal”, siapa kira-kira yang dia “restui” sebagai penerus kejayaan PD pada pemilu mendatang. Ketiga, meskipun pernah menyatakan tidak hendak mencalonkan isteri dan anaknya sebagai capres, SBY sendiri tampaknya gamang untuk menokohkan figur tertentu jika tidak ada jaminan baginya bahwa keluarga Cikeas tidak diungkit-ungkit pasca-Pemilu 2014.

Di luar problematik di atas, sejumlah hasil survei mengindikasikan kemungkinan merosotnya tingkat elektabilitas PD pada pemilu mendatang. Itu artinya, empat nama capres yang disodorkan Jafar Hafsah belum tentu berpeluang menjadi calon resmi Demokrat. Bisa saja PD mencari sumber calon capres di luar partai, seperti misalnya Hatta Radjasa (PAN) yang notabene calon besannya, atau Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi yang menduduki urutan kedua dalam survei lembaga SSS.

Mestinya Promosi Program
Bagi kita, masyarakat, barangkali bukan lagi saatnya mengusung figur capres tertentu semata-mata atas dasar popularitas belaka. Masyarakat dan bangsa ini sudah terlalu lelah dengan acrobat para tokoh dan politisi yang hanya merebut popularitas namun tanpa memiliki program yang jelas bagi perbaikan negeri ini ke depan.

Yang diperlukan negeri kita saat ini bukan sekadar hadirnya para capres secara prematur. Bangsa kita memerlukan calon pemimpin nasional yang tak sekadar memiliki komitmen jelas dan terukur, melainkan juga rekam jejak yang tidak cacat, tegas dan berani mengambil risiko, serta integritas dan karakter personal yang layak diteladani.

Karena itu parpol-parpol semestinya mendahulukan promosi program-program politik strategis tertentu untuk mengatasi aneka masalah krusial bangsa kita sebelum secara premature “menjual” figur-figur tertentu sebagai capres. Kalau tidak, maka Pilpres mendatang tak lebih sebagai momentum pertukaran kesempatan di antara elite politik tanpa kontribusi signifikan bagi perbaikan kehidupan masyarakat dan bangsa kita.
(Dimuat dalam Seputar Indonesia, 9 November 2011).

Prosesi perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang dimulai dengan pemanggilan para calon wakil menteri, sebenarnya telah menuai kekecewaan publik. Persoalannya, tidak begitu jelas bagi kita, mengapa Presiden SBY merasa perlu mengangkat para wakil menteri dalam jumlah begitu banyak. Dengan tambahan 13 orang wakil menteri berarti saat ini terdapat sekitar 19 orang wakil menteri dalam kabinet.

Jika argumen Presiden bertolak dari kebutuhan peningkatan kinerja para menteri, pertanyaannya, mengapa bukan menterinya saja yang dicopot, daripada harus memperpanjang birokrasi dan menambah beban anggaran negara dalam jumlah yang tidak kecil. Biaya yang harus dikeluarkan negara untuk fasilitas serta sistem dan staf pendukung para wakil menteri tentu tidak sedikit. Belum lagi memperhitungkan potensi efektifitasnya bagi kementerian khususnya, dan pemerintahan SBY pada umumnya.

Problem Wamen
Berbeda dengan portofolio “menteri muda” pada era Orde Baru Soeharto yang berstatus anggota kabinet, wakil menteri (wamen) menurut UU Kementerian Negara No. 39 Tahun 2008 bukanlah anggota kabinet. Wamen hanya berperan sebagai “wakil” bagi menteri secara internal kementerian ketika menterinya berhalangan. Sebagai konsekuensi logisnya, para wamen tidak dapat mengambil keputusan strategis. Selain itu, para wamen juga tidak bisa mewakili pemerintah ketika sang menteri dipanggil untuk rapat kerja dengan DPR.

Dampak berikut dari ketidakjelasan posisi para wamen adalah munculnya potensi tumpangtindih tugas dan fungsi mereka dengan jajaran eselon I di kementerian seperti para dirjen, sekjen, dan kepala badan. Itu artinya, argumen peningkatan kinerja di balik pengangkatan massal para wamen menjadi tidak relevan dan bahkan gugur dengan sendirinya.

Di luar problem di atas, para wamen juga harus berhadapan dengan orang-orang partai politik di sekitar sang menteri jika menterinya berasal dari parpol koalisi pendukung SBY. Sudah menjadi rahasia umum, para menteri dari parpol memiliki loyalitas ganda, sebagai pembantu presiden di satu pihak, dan selaku ATM bagi partainya di lain pihak, sehingga konflik kepentingan berpeluang muncul bagi para wamen yang menterinya berasal dari parpol.

Tanpa Arah
Barangkali tidak seorang pun yang mampu membaca pikiran Presiden SBY, mengapa perombakan kabinet terkesan tanpa arah dan konsep yang jelas. Tampak sekali bahwa SBY cenderung terperangkap pada akumulasi kebingungannya sendiri karena kegagalannya dalam mengarahkan, memimpin, dan mengefektifkan kinerja kabinet.
Dari sudut pandang lain, perombakan KIB II ala Cikeas adalah produk dari gaya kepemimpinan putera Pacitan ini yang tak hanya mengutamakan kompromi, tetapi juga memaksakan format kabinet yang dianggap memenuhi aspek representasi secara simbolik. Seperti tampak dalam cara SBY mengangkat, mencopot, dan merotasi para menteri, Presiden berusaha agar representasi wilayah, etnis dan ras, agama, gender, dan representasi politik terakomodasi dalam kabinet. Menteri Perdagangan Mari E. Pangestu misalnya yang dituntut mundur oleh banyak pihak karena dianggap tidak melindungi industri dalam negeri, tidak dicopot, melainkan dirotasi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, karena mungkin Mari tak hanya mewakili unsur Tionghoa, melainkan juga gender serta agama.

Implikasinya sangat jelas. Presiden SBY lagi-lagi mengorbankan profesionalitas, komitmen, dan kapasitas sebagai dasar mengangkat, mencopot dan merotasi para menteri. Lalu, mungkinkah kinerja kabinet ditingkatkan ketika profesionalitas dan kapasitas tidak menjadi pertimbang penting dalam reshuffle kabinet? Mungkinkah akselerasi kinerja pemerintah dikebut jika titik tolaknya sekadar pemenuhan representasi simbolik?

Formasi Politik
Sementara itu terkait komposisi parpol koalisi dalam kabinet, Presiden SBY ternyata hanya berani mengurangi satu orang posisi menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bila pengurangan jatah menteri dari PKS sebagai bagian dari “hukuman” atas sikap politik Fraksi PKS di DPR yang seringkali berbeda dengan pemerintah, mengapa hal yang sama tidak dilakukan terhadap Partai Golkar? Mengapa pula SBY mengabaikan realitas bahwa PKS-lah yang sejak awal komitmen mendukung pencalonannya sebelum parpol lain bergabung? Bagaimana jika PKS memutuskan keluar dari formasi KIB II?

Sekali lagi, semua ini menunjukkan bahwa reshuffle kabinet ala SBY tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Di satu pihak SBY secara obyektif memerlukan pulihnya kepercayaan publik terhadap pemerintah hasil Pemilu 2009, tetapi di pihak lain, reshuffle kabinet yang dilakukannya ibarat jurus “Dewa mabuk” yang tidak jelas, fokus, dan prioritasnya, sehingga cenderung hanya memuaskan diri SBY sendiri.

ilihan SBY mempertahankan menteri yang diduga terkait kasus hukum seperti Menteri Tenaga Kerja dan Koperasi Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (PD), memperkuat kesimpulan sementara tersebut. Bagi SBY, formasi kabinet yang berbasis parpol koalisi pendukungnya tampaknya merupakan dasar penting pertama yang menjadi titik tolak reshuffle kabinet yang diumumkan kemarin. Sesudah itu baru kemudian representasi simbolik lainnya seperti etnik, daerah, ras, agama, dan gender.

Oleh karena itu bangsa dan rakyat kita tampaknya harus siap kecewa dengan hasil perombakan kabinet yang baru saja diumumkan. Kecuali berbagai heboh politik yang menyertainya, reshuffle kabinet akhirnya tidak lebih sebagai pertukaran kesempatan bagi elite politik yang belum tentu memiliki dampak positif bagi perbaikan nasib bangsa dan rakyat kita.

(Dimuat dalam Seputar Indonesia, 20 Oktober 2011).

Betapa tidak, akhir pekan lalu Presiden SBY merasa perlu “berkantor” di kediaman Puri Cikeas, Bogor, guna persiapan perombakan kabinet. Dengan alasan serupa, SBY juga membatalkan kunjungan ke Belitong dalam rangka penutupan Sail Wakatobi-Balitong 2011 di Provinsi Bangka-Belitung yang telah direncanakan setahun sebelumnya.

Prosesi berikutnya adalah pemanggilan calon menteri atau wakil menteri yang kemudian diikuti jumpa pers oleh para calon yang air mukanya tampak sumringah dan berbunga-bunga. Seperti tampak dalam liputan media Kamis kemarin (13/9), ritual selanjutnya adalah pemanggilan satu persatu pimpinan partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah. Tidak penting apa yang dibicarakan, karena, seperti dikatakan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishaaq, Presiden SBY tidak menyentuh soal siapa yang dcopot atau sebaliknya dipertahankan dalam formasi baru Kabinet Indonesia Bersatu II.

Anomali Presidensial
Seperti pernah kita saksikan ketika pembentukan KIB I (2004) dan KIB II (2009), keseluruhan prosesi di Cikeas relatif belum bergeser dari gaya kepemimpinan SBY yang berpusat pada politik pencitraan. Semula saya berharap presiden kita mengubah gaya kepemimpinan demikian sebagaimana janji SBY yang dilontarkan di Jambi. Setidak-tidaknya, prosesi dan dramatisasi dikurangi, dan sebaliknya target-target pencapaian terukur yang harus dilaksanakan para menteri dan wakil menteri dikedepankan.

Apakah ada yang salah? Secara prosedural barangkali memang tidak ada yang salah dengan ritual gaya Cikeas. Namun perlu dicatat, praktik pembentukan dan perombakan kabinet yang “heboh” ala SBY, adalah benar-benar khas negeri kita. Hampir tidak satu pun negara dengan skema sistem demokrasi presidensial yang perombakan kabinetnya begitu gaduh seperti Indonesia. Pembentukan dan perombakan kabinet dalam skema presidensial adalah otoritas penuh presiden, seperti juga amanat konsitusi kita.

Kocok-ulang kabinet yang heboh biasanya berlangsung di negara-negara dengan skema sistem parlementer. Sebab dalam skema parlementer, perubahan formasi kabinet berimplikasi pada perubahan komposisi parpol yang berkuasa, dan itu berarti perubahan format kebijakan yang berdampak langsung pada kepentingan publik.
Karena itu suasana heboh perombakan kabinet gaya SBY sebenarnya adalah praktik anomali dalam sistem presidensial. Anomali itu tidak hanya tampak dalam prosesi dan dramatisasi, melainkan juga pada fomat kabinet yang terperangkap pada skema parlementer. Sejak awal pembentukannya, Presiden SBY dengan sadar memenjarakan diri secara politik di bawah bayang-bayang koalisi superjumbo yang tidak harus dibentuknya.

Tanggungjawab Presiden
Salah satu perbedaan mendasar antara sistem presidensial dan sistem parlementer terletak pada locus tanggung jawab kebijakan. Dalam skema presidensial, tanggung jawab kebijakan berada di pundak presiden, bukan pada menteri-menteri negara. Amanat konstitusi kita menggarisbawahi hal itu dengan menyatakan bahwa “Para menteri negara adalah pembantu Presiden”. Sebaliknya, dalam skema parlementer, para menteri yang mewakili parpol yang berkuasa memikul tanggung jawab kebijakan karena memang locus kekuasaan berada di tangan kabinet.

Barangkali, inilah anomali berikutnya dari praktik presidensial kita. Kinerja pemerintahan seolah-olah menjadi tanggung jawab para menteri. Baik buruknya kebijakan pemerintah seakan-akan menjadi tanggung jawab anggota kabinet, padahal keputusan akhir suatu kebijakan seharusnya berada di tangan Presiden.
Karena itu pula kegagalan menteri-menteri Negara dalam skema presidensial pada dasarnya adalah kegagalan Presiden dalam mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengeksekusi kebijakan. Makanya menjadi aneh dalam praktik pemerintahan kita ketika kebijakan Menteri Perdagangan terkait komoditas pangan tertentu di satu pihak berbeda dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian di lain pihak. Perbedaan kebijakan tentang beras, gula, garam, dan sebagainya, sebenarnya tak perlu ada jika kepemimpinan presiden efektif dalam mengarahkan, mengkoordinasi, dan melakukan eksekusi atasnya.

Artinya, acuan para menteri negara semestinya adalah arah kebijakan presiden yang telah dimandatkan rakyat melalui pemilihan umum. Tugas para menteri adalah mengimplementasikannya sesuai tugas dan tanggung jawab kementerian masing-masing. Hanya saja soalnya, kita sendiri tidak tahu, apakah arah kebijakan presiden memang ada atau tidak. Jika ada, mengapa para pembantu presiden begitu leluasa melakukan penafsiran yang saling berbeda satu sama lain?

Tontonan Menghibur?
Jadi, keseluruhan rangkaian prosesi perombakan kabinet yang kita saksikan akhir-akhir ini sebenarnya tak perlu jika kita konsisten dengan skema presidensial. Mungkin memang ada sebagian rakyat kita yang menikmatinya, tetapi tak lebih sekadar sebagai tontonan yang menghibur.

Sekali lagi, jika Presiden SBY benar-benar hendak mewujudkan komitmennya mewujudkan demokrasi, keadilan dan kesejahteraan bagi semua unsur bangsa, saatnya berhenti berupacara. Kita wajib percaya, rakyat menantikan pemerintahnya bekerja, bekerja, dan bekerja, ketimbang sekadar prosesi.

Kalimalang, 14 Oktober 2011.
*) Tulisan ini adalah versi utuh tulisan saya yang dimuat dalam Kompas, 18 Oktober 2011 dengan judul yang sama.

Laporan Masyarakat
Hanya saja persoalannya, bila parameter kinerja kementerian semata-mata didasarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang bersifat formal-administratif belaka, belum tentu hal itu mencerminkan pencapaian nyata kementerian. Seringkali LAKIP tahunan suatu instansi pemerintah di atas kertas bagus semua, namun ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran negara di dalamnya. Sebaliknya, bisa saja LAKIP suatu kementerian kurang bagus, tetapi relatif bersih dari kasus suap dan korupsi.
Kalaupun faktor kinerja menjadi parameter utama bagi Presiden SBY dalam mengevaluasi kabinet, semestinya juga didasarkan pada pencapaian riil para menteri sesuai target tahunan yang bersangkutan. Terkait hal ini, laporan berbagai elemen masyarakat, termasuk media dan kalangan dunia usaha, seharusnya menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam merombak kabinet.
Selain faktor kinerja, indikasi keterlibatan seorang menteri dalam kasus suap dan korupsi semestinya menjadi pertimbangan SBY dalam merombak kabinet. Artinya, tanpa harus menunggu status “tersangka” dari KPK, Presiden bisa saja mencopot menteri yang terindikasi “mengetahui” namun membiarkan terjadinya penyimpangan di kementerian mereka. Dalam kaitan ini, Pakta Integritas yang ditandatangani para menteri sebelum dilantik bisa menjadi dasar jika Presiden SBY tidak cukup percaya diri atas otoritas yang diberikan konstitusi dalam mengangkat dan mencopot para menteri negara.

Skandal
Faktor berikut yang bisa menjadi pertimbangan Presiden SBY adalah skandal pribadi para pembantunya yang terungkap secara publik. Di negara lain, pejabat publik yang skandalnya terbongkar biasanya langsung mengundurkan diri karena ada tanggung jawab dan rasa malu. Namun di negeri kita yang menonjol bukanlah tradisi mundur melainkan kecenderungan mempertahankan kekuasaan. Tidak mengherankan jika para pejabat publik kita sudah terbiasa berkelit jika integritas moral mereka digugat oleh masyarakat ataupun media.
Apabila benar ada menteri negara yang tersangkut skandal moral demikian maka tidak ada pilihan lain bagi Presiden SBY kecuali mencopotnya. Tidak elok di mata publik kalau SBY mempertahankan menteri yang terbelit skandal meski mungkin kinerja kementeriannya lebih baik dari menteri yang tidak tersangkut skandal. Jangan sampai muncul kesan, Presiden SBY membiarkan dan melindungi mereka yang terindikasi memiliki skandal karena yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik KIB II, melainkan juga keseluruhan elemen pemerintahan hasil Pemilu 2009.

Kabinet Politik
Satu-satunya pertimbangan yang mungkin cukup “berat” bagi Presiden dalam merombak kabinet adalah faktor politik. Pengalaman perombakan terbatas KIB I pada 2005 dan 2007 memperlihatkan kehati-hatian SBY mengutak-atik formasi “kabinet politik” yang dibentuknya. Akibatnya, perombakan kabinet besar tidak lebih sebagai pertukaran kesempatan di antara politisi dari partai koalisi pendukung SBY ketimbang pertimbangan kinerja. Kecenderungan yang sama kita saksikan ketika Presiden lebih memilih mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kinerjanya dipuji daripada “menghukum” menteri dari Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera, partai-partai yang “melawan” pemerintah dalam Panitia Khusus Angket skandal Bank Century.
Pembentukan kabinet politik harus diakui sebagai suatu kekeliruan yang “telanjur” bagi SBY. Karena itu, jika Presiden SBY benar-benar hendak mengubah gaya kepemimpinan sebagaimana janji di Jambi, kini saatnya untuk mengakhiri kabinet politik. Begitu pula, kinerja pemerintah yang berpusat pada pencitraan belaka, sudah saatnya dikubur sebagai masa lalu. Soalnya, yang terpenjara dari kabinet demikian bukan hanya pemerintah dan SBY sendiri, tetapi juga rakyat kita yang menanggung derita dan mendambakan keseriusan pemerintah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Meski sisa waktu SBY tinggal menghitung hari, masih ada kesempatan bagi Presiden menorehkan tinta emas dalam catatan sejarah kepemimpinan negeri ini. Presiden SBY harus percaya bahwa yang mengawal pemerintahannya hingga 2014 bukanlah Setgab Koalisi ataupun partai-partai politik di Senayan, melainkan rakyat dan konstitusi kita.

(Dimuat dalam Kompas, 29 September 2011).

Problem Format KIB
Seperti diketahui, baik KIB I maupun KIB II, pada dasarnya adalah kabinet yang berbasis politik. Artinya, pengangkatan para menteri pertama-pertama lebih didasarkan pada pertimbangan latar belakang dan formasi politik ketimbang alasan profesional. Struktur KIB II bahkan lebih didominasi oleh para menteri yang berasal dari partai politik koalisi (Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa) pendukung SBY daripada mereka yang dipilih karena kompetensinya di bidang tertentu.
Pengalaman beberapa kali perombakan kabinet periode 2004-2009 menunjukkan bahwa para menteri yang diganti tidak sepenuhnya terkait kinerja mereka, melainkan lebih didasarkan pada pertimbangan keutuhan koalisi parpol pendukung pemerintahan SBY. Pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memperlihatkan, SBY lebih memilih harmoni semu KIB II ketimbang “menghukum” parpol koalisi, Golkar dan PKS, yang “melawan” pemerintah terkait skandal Bank Century.
Karena itu, selama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum atau tidak menetapkan Andi Mallarangeng dan Muhaimin Iskandar sebagai tersangka, Presiden SBY kemungkinan besar tetap akan mempertahankan kader Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa tersebut. Seperti pengalaman sebelumnya, harmoni politik parpol koalisi, betapa pun bersifat semu, bisa jadi akan menjadi pertimbangan utama SBY daripada alasan dugaan terkait kasus suap dan korupsi.

Problem Paramenter
Problem lain yang dihadapi Presiden SBY terkait wacana perombakan kabinet adalah tidak begitu jelasnya parameter keberhasilan dan kegagalan para menteri dalam kinerja mereka. Sebelum dilantik para menteri memang memiliki semacam kontrak kinerja dengan Presiden SBY. Namun sejauh ini tidak jelas pula bagi publik apa saja cakupan materi kontrak politik tersebut kecuali klausul yang bersifat umum seperti kesanggupan bekerja dan dievaluasi terus-menerus untuk diteruskan atau diberhentikan.
Selain itu para menteri juga menandatangani Pakta Integritas yang menegaskan tentang kesanggupan kerja, melakukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, dan siap diberhentikan jika tidak mampu menjalankan standar perilaku tertentu. Namun demikian, tidak begitu jelas pula apa yang dimaksudkan dengan “tidak sanggup” dan “tidak mampu” yang bisa menjadi dasar bagi Presiden SBY mencopot para menterinya.
Di sisi lain, UKP4 yang ditugaskan Presiden SBY untuk mengevaluasi dan menilai kinerja para menteri sebenarnya telah bekerja maksimal. Pada awal Juli 2011 yang lalu UKP4 menyatakan hanya 17 dari 34 kementerian yang memiliki performa atau kinerja cukup baik. Hal ini terindikasi dari fakta bahwa ternyata 50 persen instruksi presiden tidak berjalan alias berhenti sebagai instruksi yang bersifat verbal belaka. Namun pada saat yang sama kita juga tahu, tidak ada tindak lanjut dari temuan-temuan hasil kerja keras unit kerja yang dipimpin oleh Kuntoro tersebut.

Problem SBY
Problem terbesar terkait wacana perombakan kabinet adalah inkonsistensi Presiden SBY itu sendiri. Lebih dari setahun yang lalu SBY pernah “memastikan” untuk mengevaluasi dan menilai kinerja para menterinya dan atas dasar itu “akan” dilakukan perombakan kabinet. Namun “kepastian” itu lagi-lagi berhenti sebagai retorika yang tidak pernah ditindaklanjuti dalam realitas politik.
Barangkali inilah problem di balik wacana perombakan kabinet yang kembali marak sehubungan dengan dugaan kasus hukum yang melibatkan Menteri Andi Mallarangeng dan Menteri Muhaimin Iskandar akhir-akhir ini. Pangkal persoalannya terpulang pada Presiden SBY sendiri yang tidak pernah benar-benar konsisten melaksanakan janji ataupun komitmen verbal yang pernah diucapkannya.
Oleh karena itu sudah waktunya kita berhenti berharap isu perombakan kabinet. Kalaupun pada akhirnya Andi Mallarangeng dan Muhaimin Iskandar ditetapkan sebagai tersangka, apa boleh buat SBY harus memecat dua orang menteri kesayangannya tersebut. Namun pertanyaannya, apakah kinerja KIB II akan lebih baik jika pola kepemimpinan Presiden SBY yang sarat pencitraan tidak berubah.
(Dimuat dalam Seputar Indonesia, 20 September 2011).

Apabila kita belajar dari kasus-kasus besar terdahulu, sebutlah kasus Gayus Tambunan, perubahan sikap Nazaruddin sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Ketika kasus Gayus terungkap, publik berharap dapat menjadi momentum pemberantasan mafia pajak dan penegakan pemerintahan yang bersih. Tapi apa lacur, Gayus menjadi tumbal sendirian, sementara puluhan perusahaan pengemplang pajak dan aparat pajak lainnya lolos dari jerat hukum. Harapan publik yang setinggi langit juga sempat muncul ketika Nazaruddin ditangkap oleh aparat Interpol di Cartagena, Kolumbia. Kasus Nazar diharapkan menjadi momentum pemberantasan mafia anggaran di DPR, perbaikan pengelolaan dana partai, kesempatan bagi SBY memenuhi janji pemberantasan korupsi, dan seterusnya.

Meski sebelumnya Nazar menyebut sejumlah nama petinggi PD dan anggota DPR yang menikmati dana haram yang bersumber dari komisi proyek-proyek pemerintah yang diloloskan parlemen, setelah tertangkap ia memilih menjadi tumbal seorang diri. Seperti diduga banyak pihak, kemungkinan besar Nazaruddin memang telah “dikunci” oleh tangan-tangan kekuasaan sejak drama penjemputannya yang kontroversial dari Cartagena disiarkan media. Dalam perjalanan sekitar 38 jam tersebut sangat mungkin Nazaruddin disodori sejumlah pilihan atau skenario pahit yang membuatnya tidak dapat berkutik kecuali mengorbankan dirinya sendiri.

Indikasi atas hal ini tak hanya tampak dari proses penjemputan Nazar yang tidak didampingi kuasa hukum yang bersangkutan, tetapi juga terlihat dari perubahan drastis sikap anggota Komisi III DPR itu pada hari pertama kehadirannya di KPK. Tekanan psikis yang dialami Nazaruddin begitu besar sehingga ia merasa perlu menulis surat meminta tolong kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar keluarganya tidak “diganggu”.

Para Pembungkam Nazaruddin
Paling kurang ada tiga pihak yang berkepentingan membungkam Nazaruddin. Pertama, jajaran petinggi PD yang namanya disebut ataupun tidak disebut oleh Nazaruddin dari tempat pelariannya. Mereka berkepentingan “menyelamatkan partai” dan itu berarti tak hanya menyelamatkan sejumlah petinggi partai yang disebut tetapi juga kelangsungan kekuasaan pemerintahan yang dipimpin PD. Spanduk PD di berbagai sudut jalan di Ibukota Jakarta beberapa waktu lalu yang berbunyi kira-kira, “Nila setitik jangan merusak susu sebelanga”, sudah mengindikasikan itu.

Kedua, jajaran Badan Anggaran DPR yang merasa kebusukannya dibongkar oleh seorang Nazaruddin. Para anggota alat kelengkapan DPR yang memiliki kekuasaan super ini jelas resah dan gelisah jika praktik mafia anggaran yang merugikan Negara dan telah berlangsung selama ini terbongkar dalam pengadilan atas Nazar. Apalagi, jika tuduhan Nazar sebelumnya benar, proyek-proyek pemerintah yang ditangani Nazar hanya sebagian kecil dari total anggaran negara (APBN) yang memerlukan persetujuan Banggar DPR. Ironisnya, dalam konteks praktik mafia anggaran, seluruh fraksi sangat mungkin berkepentingan mengorbankan Nazar karena diduga sebagian dana haram partai-partai politik kita bersumber dari permainan dan realokasi anggaran yang menjadi kewenangan Banggar DPR.

Ketiga, sudah tentu jajaran KPK sendiri. Beberapa orang pimpinan dan pejabat KPK berkepentingan agar Nazar tidak membuka “deal” politik yang diduga dilakukan antara unsur pimpinan KPK dan petinggi PD terkait kasus suap proyek Wisma Atlet yang menjerumuskan Nazar sebagai tersangka. Indikasi bahwa KPK berkepentingan menyudutkan Nazar sudah tampak dari konferensi pers prematur yang dilakukan oleh Ketua KPK Busyro Muqaddas terkait sejumlah proyek APBN yang diduga melibatkan Nazar. Seperti diketahui, Busyro menyebut total nilai proyek yang diduga melibatkan Nazar sekitar Rp 6 triliun, padahal kasus hukum yang tengah ditangani KPK terkait Nazar hanya proyek Wisma Atlet senilai Rp 191 miliar. Cara KPK tersebut jelas tendensius karena memojokkan mantan bendahara PD tersebut.

Publik Gigit Jari
Lalu apa yang bisa diharapkan publik dari kasus Nazar? Jangan-jangan publik memang hanya bisa gigit jari jika Presiden SBY memenuhi permintaan belas kasihan Nazar dan hanya berusaha menyelamatkan partainya sendiri. Apalagi bila SBY hanya membiarkan tiga institusi di atas “mengatur” kasus Nazar, maka tak ada satu pun insentif yang diperoleh bangsa ini dari kasus Nazar, kecuali sekadar dramatisasi pemberantasan korupsi yang seolah-olah intensif dilakukan, padahal masih berjalan ditempat.

Tangan-tangan busuk kekuasaan di satu pihak, dan oportunisme para petinggi negeri, partai, dan parlemen di pihak lain, tampaknya terlalu kokoh mencengkeram lembaga peradilan kita, termasuk KPK. Presiden SBY sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan semestinya menempuh langkah radikal jika benar-benar tulus, ikhlas, dan jujur hendak memberantas korupsi di negeri ini.

Sebagai pemimpin negara, Presiden SBY harus memiliki cara cerdas dan cerdik agar keluarga Nazar tetap selamat di satu pihak, namun juga di pihak lain mantan bendahara partai itu mau membuka mulut terkait sejumlah petinggi Demokrat yang pernah disebutnya. Untuk apa Presiden memiliki menteri-menteri negara, staf khusus kepresidenan, jajaran intelejen, kepolisian, kejaksaan, dan aparat negara lainnya, jika cara cerdas dan cerdik tidak bisa dirumuskan untuk membongkar “aib” di balik kasus Nazar.

Jika pada akhirnya hanya Nazaruddin yang “disepakati” menjadi tumbal dan dikorbankan dalam kasus Wisma Atlet atau kasus hukum lain yang melibatkannya, jangan pernah menyalahkan publik jika mereka akhirnya meragukan komitmen presidennya dalam pemberantasan korupsi. Pola pikir masyarakat kita sederhana: jika Presiden benar-benar tulus hendak memberantas korupsi, semestinya tangan-tangan busuk kekuasaan tidak dibiarkan “mengatur” kasus Nazar.
(Dimuat dalam Kompas, 23 Agustus 2011).

Apabila benar Nazaruddin memang dipecat oleh partainya, problem internal dan kisruh PD barangkali belum akan berakhir. Tidak mustahil pemecatan atas Nazaruddin justru menjadi awal dari munculnya kisruh baru, baik dalam dinamika internal PD maupun terkait interaksi eksternal parpol yang dipersatukan oleh figur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Persoalannya, serangan-serangan balik Nazaruddin dari tempat persembunyiannya setelah dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menyisakan pertanyaan besar. Sejauh mana kebenaran tuduhan-tuduhan sepihak Nazar mengenai dana haram yang diikucurkannya bagi para petinggi PD? Bagi sebagian petinggi PD yang disebut-sebut menerima kucuran dana dari Nazaruddin, pemecatan Nazar mungkin dianggap sebagai jalan pintas untuk menghindar dari jerat hukum.

Namun tentu tidak demikian bagi jajaran petinggi PD lain yang belum “kebagian” atau tidak turut menikmati kucuran dana haram Nazaruddin. Juga, mungkin pemecatan bukanlah solusi yang benar bagi musuh-musuh politik Ketua Umum PD Anas Urbaningrum yang justru melihat kasus Nazar sebagai wujud dari kegagalan kepemimpinan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum tersebut. Pesan pendek (sms) yang berisi kekecewaan dari Ketua DPR Marzuki Alie, mantan pesaing Anas dalam Kongres Bandung, ke SBY dan seluruh anggota Ketua Dewan Pembina yang akhirnya bocor ke media, sekurang-kurangnya memperlihatkan hal itu.

Kabinet Anas
Pemecatan atas Nazaruddin tanpa upaya serius PD mengklarifikasi tuduhan-tuduhan yang dilancarkan mantan bendahara umum itu jelas bukanlah solusi yang tepat. Pemecatan Nazar hanyalah upaya melokasir kasus hukum Nazar sebagai urusan dan tanggung jawab pribadinya yang tidak terkait dengan partai. Padahal sangat jelas, Nazaruddin melakukan semua dugaan suap yang diterima dan dikucurkannya itu dalam kapasitasnya sebagai bendahara umum partai. Artinya, tanggung jawab politik dan hukum semestinya juga berada di pundak Anas Urbaningrum selaku ketua umum partai.

Para petinggi PD, termasuk Presiden SBY dan Anas, bisa saja mengatakan bahwa semua tuduhan Nazaruddin sebagai fitnah dan kebohongan belaka. Namun para petinggi PD lupa bahwa Nazaruddin berhasil membangun opini publik yang cenderung membenarkan tuduhan-tuduhan yang dilancarkannya. Nazaruddin bahkan mengaku masih memiliki catatan-catatan pengeluaran berikut tanggal pertemuan dan rincian nama penerima dana haram berikut nilai nominalnya.

Barangkali tuduhan-tuduhan inilah yang tampaknya bisa menjadi sumber kisruh baru di dalam DPP PD yang dipimpin Anas. Masalahnya, seperti diketahui, kabinet Anas tak hanya terdiri atas para pendukungnya di Kongres Bandung, melainkan juga para politisi bekas pendukung Andi Malarangeng dan juga pendukung Marzuki Alie. Itu artinya, Anas harus mampu meyakinkan para anggota kabinet yang berasal dari pendukung Andi dan Marzuki bahwa serangan Nazaruddin soal kucuran dana haram hanyalah fitnah belaka.

Solusi “Cari Selamat”
Penyelesaian kasus dugaan suap “ala Demokrat” ini jelas merupakan preseden buruk bagi kehidupan parpol di Indonesia. Betapa tidak, mantan bendahara PD yang diduga bersalah dalam proyek Wisma Atlet dibiarkan dan atau “diperintahkan” kabur, sementara petinggi PD lainnya yang diduga tersangkut kasus hukum yang sama dibiarkan tetap “gelap” dengan potensi tidak tersentuh hukum.

Jika dugaan ini benar maka PD sesungguhnya tidak memiliki niat baik untuk membongkar mata rantai suap-menyuap yang melibatkan mantan bendahara umum dan petinggi partai lainnya seperti dituduhkan Nazaruddin. Dengan kata lain, solusi pemecatan atas Nazar lebih berorientasi “cari selamat” bagi segelintir petinggi PD ketimbang benar-benar didasari kehendak untuk membersihkan partai dari wabah suap dan korupsi. Realitas ini tentu patut menjadi keprihatinan kita karena solusi “cari selamat” masing-masing itulah sebenarnya yang menjadi sumber berbagai persoalan bangsa kita hingga hari ini.

Oleh karena itu SBY selaku Ketua Dewan Pembina PD semestinya tidak membiarkan kabinet Anas menjadikan pemecatan sebagai satu-satunya solusi bagi kisruh internal PD terkait kasus Nazaruddin. Sebagai kepala negara yang hendak berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi, SBY seharusnya tetap berupaya maksimal menghadirkan Nazaruddin untuk memenuhi panggilan KPK.

Kalau tidak maka pemecatan Nazaruddin bukan tidak mungkin akan menjadi bumerang yang akhirnya memukul balik PD dan SBY sendiri. Salah satu dampak politik yang bakal dialami PD adalah merosotnya popularitas dan elektabilitas dalam Pemilu 2004 mendatang. Haruskah PD kembali menjadi “partai gurem” hanya untuk menyelamatkan segelintir petinggi partai yang tengah berkuasa?
(Dimuat dalam Seputar Indonesia, 21 Juli 2011).